Kelindan Kata

Qusthan Abqary

Sejak 24 Agustus 2009, beberapa televisi memberitakan sebuah Gereja Kristen Jawa (GKJ) di Solo yang mengadakan acara buka puasa bersama di dalam gereja dengan menjual beberapa penganan secara murah meriah. Dengan uang sejumlah Rp 500,- kita dapat berbuka puasa dengan layak.

Alih-alih dialog antarumat beragama Islam dengan Kristen di Solo, peristiwa itu menyisakan beberapa persoalan. Pertama, dialog yang ideal mengandaikan kesetaraan di antara para peserta dialog; sedangkan dalam acara itu, GKJ merupakan penyandang—atau penyubsidi—dana bagi penganan buka puasa murah yang berarti memiliki posisi duduk sedikit lebih tinggi dibanding orang yang sedang berbuka puasa. Demikian kira-kira penjelasannya.

(a)    Dialog yang sehat mengandaikan kesetaraan antar peserta dialog berupa: duduk sama rendah, berdiri sama tinggi.

(b)   Dialog antarumat beragama yang dilakukan antara penyandang/penyubsidi dengan penerima/tersubsidi dalam acara buka puasa bersama lintas iman tidak mengandaikan kesetaraan antar peserta dialog.

(c)    Maka, dialog antarumat beragama yang berlangsung antara penyandang/penyubsidi dengan penerima/tersubsidi dan didahului dengan buka puasa bersama tidak sehat.

Dialog antarumat beragama (perlu dibadakan dengan dialog antaragama) tidak jarang dikampanyekan bertujuan untuk perdamaian. Untuk mencapai tujuan itu, maka, kesetaraan antarpeserta dialog menjadi keniscayaan atau hal yang tidak-boleh-tidak-ada. Namun, beberapa faktor seperti ketidaksetaraan dialog, empati kemanusiaan, dan kepentingan menggembalakan “domba-domba milik peternak lain” menjadi satu dan bercampur aduk di dalam isu yang sedemikian rupa.

Apakah seorang peternak K dengan alasan apapun dan tanpa seizin peternak I boleh menggembalakan domba milik petani I dan demikian sebaliknya? Tentunya tidak, dan bila hal ini dibiarkan maka bukan tidak mungkin terjadi konflik. Bukan hanya konflik horizontal akan tetapi juga konflik internal di antara sesama umat beragama tertentu, karena peternak K tidak jarang berkhutbah bahwa mencuri bukanlah tindakan yang baik; sementara tindakan menggembalakan domba milik petani I tanpa seizin yang bersangkutan dan dengan alasan apapun justru bertentangan dengan khutbah tentang larangan mencuri.

Provokasi untuk melakukan tindak represi tentu bukan tujuan dari tulisan ini. Namun, konsekuensi dari acara buka puasa bersama di GKJ boleh jadi menimbulkan represi. Kita tentu masih ingat bahwa Solo merupakan salah satu basis massa bagi organisasi fundamentalis seperti FPI yang tidak jarang melakukan tindakan represif. Bila terjadi tindakan represif dari pihak manapun, maka, hal itu akan menimbulkan dilema bagi semua pihak. Dalam konteks ini, menghindari keburukan dengan tidak menggelar acara berbuka puasa lintas iman dengan alih-alih akan dilanjutkan dengan acara dialog antarumat beragama; ialah pilihan yang tepat.

Buka puasa di gereja dengan alih-alih dialog di GKJ itu memang memiliki makna strategis tetapi hanya untuk salah satu peserta dialog saja. Apakah dialog antarumat beragama yang hanya memberikan nilai strategis kepada salah satu pihak, layak untuk dilakukan?

Kedua, bagaimana pihak GKJ memandang berbuka puasa? Sebagai ritus keagamaan atau hanya sekedar acara makan-makan dan minum-minum kemudian dilanjutkan dengan diskusi? Bila pihak GKJ memosisikan berbuka puasa sebagai ritus keagamaan, maka, apakah etis bila pihak-pihak di luar agama tertentu turut campur di dalam ritus keagamaan tersebut? Bila hanya diposisikan sebagai acara makan-makan dan minum-minum, maka, kenapa acara itu diklaim sebagai berbuka puasa?

Sebagian muslim dan muslimah sekalipun bukan tidak mungkin akan menyangkal bahwa berbuka bukan bagian dari rukun puasa dan bukan bagian dari ibadah mahdlah yang terkait ruang; akan tetapi hal itu tidak menggugurkan kenyataan bahwa membatalkan atau berbuka puasa di lingkungan gereja menimbulkan dilema bagi umat Islam dan berpotensi besar menimbulkan konflik horizontal maupun internal. Semoga semua pihak dapat menahan diri di bulan yang suci ini.

Qusthan Abqary

We watched almost 48 hours breaking news which showing a non stop live report from the Beji village, Temanggung, Central Java during Detachment 88, the police’s special counterterrorism squad, cracked down one terrorist’s safe house.

This television coverage is over excessive and counter productive regarding to terrorist raids. Even National Police Chief Gen. Bambang Hendarso Danuri said, “However apparently because of the aggressive media coverage the terrorists managed to flee,” (The Jakarta Post, “Was it Noordin? Body remains unidentified”, August 9, 2009).

If the television coverage was not as aggressive as we watched several days ago, the result might be different. It is still fresh in our memory how was the raid of terrorist in Batu, Malang, East Java which only covered by one leading television for several hours; stands symmetrically with the killed of Dr. Azahari – Noordin M. Top’s lecturer.

I am not saying that the one and only factor which determine the successfulness of terrorist raids depending on the volume of media coverage. Yet the media coverage might give unexpected impacts to the works of authorities even larger to the national security.

Sirikit Syah showed how the television coverage were “mad”, “labeling”,  “stereotyping”, “presumption of guilt”, “trial by the media”, “naming the bombers without proper investigation”, and others after the JW Marriott and Ritz-Carlton bombings (The Jakarta Post, “Jakarta bombings and the presumption of guilt”, July 26, 2009).

The question arises: does television have to base on one or several epistemological assumptions during the reporting activities? I think television has to base on several epistemological assumptions without ignoring the validity of news resources.

We are proud enough when television used some scientific methods like polling, quick count, or exit poll before-, during-, and after- the national elections in spite the fact that it is debatable. Unlike in the elections, terrorist crack down in Beji was reported kill Noordin M. Top by the television without considering checks and balances, cover all sides, and DNA tests. Moreover, the flood of television’s news got change and more careful after the press conference done by National Police Chief.

There is no tolerance for breaking news to inform the public about uncertain truth. Television should be realized that their consumers would not like to be like the water on a taro leaf. This is the different between media and expertise. On the one hand, it is acceptable if one expert like former Chief of the State Intelligence Agency (BIN) Dr. Hendro Priyono who previously in the morning of August 8, 2009 believe the man was Noordin M. Top (Breaking News, Metro TV) but then doubt it several hours later regarding the fact that “only one body was found and the body was said to be Noordin” (The Jakarta Post, “Noordin’s identity: Children undergo DNA testing,” August, 10, 2009).

On the other hand, it is very cruel if television shows some information base on hear say (even from the valid sources) and then change the “news truth” latter after there is another fresh fact. Hear say is not news. The reporters should know the difference between TV’s journalism with citizen journalism.

What do the floods of this uncertain information stand for? Television never explains about these things. In a nutshell, it is worth to bear in mind one statement from French leading sociologist Pierre Bourdieu: “In short, stories are pushed on viewers because they are pushed on the producers; and they are pushed on producers by competition with other producers. This sort of cross pressure that journalists force on each other generates a whole series of consequences that translates into programming choices, into absences and presences.” (Pierre Bourdieu, On Television, p. 28).